Pengertian Kebijakan Moneter, Salah satu upaya atau cara pemerintah dalam mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro menuju kepada kondisi yang diinginkan, tentunya kondisi yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar merupakan sedikit penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter.
Kebijakan Moneter
Kondisi perekonomian makro yang lebih baik disini merupakan kondisi dimana output keseimbangan meningkat serta diiringi dengan stabilitas harga yang terpelihara, atau dapat disebut pula dengan terkontrolnya inflasi yang ditimbulkan karena kegiatan ekonomi suatu negara.
Pengertian Kebijakan Moneter
Salah satu konsep yang dimiliki oleh pemerintahan suatu negara adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini dianggap penting karena menangangi salah satu komponen terpenting dalam bernegara, lantas apakah yang disebut dengan kebijakan moneter? dan mengapa kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan penting?
Sesuai dengan sedikit penjelasan diatas, kebijakan moneter merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan dan mengarahkan perekonomian makro kepada kondisi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik dengan cara mengatur peredaran uang, jika berjalan baik hal tersebut akan membuat inflasi terkontrol.
Menurut Wariyo & Solikin, pengertian kebijakan moneter lain dapat dipahami sebagai kebijakan otoritas monter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dengan tujuan untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.
Kegiatan atau upaya kebijakan moneter dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di pasaran. Ini merupakan langkah untuk mempertahankan kemampuan perekonomian untuk tetap tumbuh dan juga untuk mengendalikan inflasi.
Kebijakan momenter dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang dimaksud dengan kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive adalah ketika pemerintah memutuskan untuk menambah jumlah uang yang beredar di pasaran.
Sementar itu, kebalikan dari kebijakan moneter expansif adalah kebijakan moneter kontraktif atau monetary contactive, kebijakan moneter kontraktif adalah ketika pemerintah memutuskan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, kebijakan ini juga disebut sebagai kebijakan uang ketat atau tight money policy.
Wariyo dan Solikin juga menyebutkan dalam buku yang ditulisnya bahwa pemerintah mengharapkan adanya perkembangan kegiatan perekonomian yakni berupa stabilitas atau keseimbangan dalam ekonomi makro, antara lain dapat tercermin dari stabilitas harga (rendahnya laju infasi).
Kemudian membaiknya perkembangan output riil yakni pertumbuhan ekonomi dan luasnya lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang tersedia di suatu negara atau daerah. Dapat dibilang kebijakan moneter merupakan bagian dari integral kebijakan ekonomi makro.
Artinya, kebijakan ini secara umum dapat dicapai melalui pertimbangan dari siklus kegiatan ekonomi, hal ini dilihat dari sifat dari perekonomian suatu negara dapat tertutup dan terbuka, selain juga faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya yang mampu menjadi pertimbangan dari siklus atau kegiatan ekonomi tersebut.
Perlu diketahui bahwa setiap negara dapat mengaplikasikan atau melaksanakan kebijakan moneter dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut dan mekanisme transmisi yang berlaku pada perekonomian yang sedang berlangsung di negara tersebut.
Di Indonesia, kebijakan moneter dilaksanakan melalui Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter yang bertugas mengarahkan perekonomian nasional. Pada pelaksanaannya kebijakan moneter memiliki selisi waktu atau disebut dengan time lag, selisih waktu ini relatif lebih singkat dibandingkan dengan kebijakan fiskal.
Mengapa kebijakan moneter memiliki selisih waktu lebih singkat ketimbang kebijakan fiskal? karena Bank Indonesia tidak membutuhkan ijin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kabinet ketika mereka melaksanakan kebijakan moneter atau mengambil keputusan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Kerajaan Mataram Kuno: Sumber Sejarah, Raja, Kehidupan Politik, Peninggalan
Pengertian Kebijakan Moneter Menurut Para Ahli
Selain pengertian diatas, terdapat pula pengertian kebijakan moneter dari para ahli, tentunya pengertian kebijakan moneter ini akan menambah wawasan bagi seseorang akan beragamnya pengertian kebijakan moneter yang dilaksanakan di dalam suatu negara, berikut beberapa pengertian kebijakan moneter menurut ahli.
1. Boediono
Tindakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk mempengaruhi situasi perekonomian makro yang tengah dilaksanakan, yakni dengan cara keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendari, kemudian tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam distribusi barang.
2. Perry Wariyo
Kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter (monetary aggregates) untuk mencapau perkembangan kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara dan faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya.
3. Muana Nanga
Muana Nanga berpendapat bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar (money supply) dan tingkat bunga (interets rates) untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat (agregat demand) dan mengurangi ketidakstabilan perekonomian.
4. M Natsir
Kebijakan moneter adalah semua tidndakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter, yaitu uang beredar, suku bunga, suku bunga kredit dan nilai tukar rupiah untuk mencapai sasaran yang diinginkan.
Tujuan Kebijakan Moneter
Tujuan kebijakan moneter sangat penting dan dibutuhkan, untuk itu salah satu negara yang menerapkan kebijakan ini, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan tujuan ini dalam undang-undang yaitu Undang-undang nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-undang nomor 3 tahun 2004 ini menempatkan Bank Indonesia sebagai sentral pengambil kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter di Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yakni rupiah. Kestabilan yang dimaksud masuk dalam kategori harga barang dan jasa yang tercermin dari laju inflasi.
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, kestabilan rupiah yang dimaksud dalam undang-undang diatas mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama adalah kestabilan nilai rupiah yakni stabil terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi.
Sementara itu dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam konteks ini, Indonesia menganut sistem nilai tukar rupiah mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.
Untuk itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk dapat menjaga kestabilan nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamental dengan tetap berkerja sesuai dengan mekanisme pasar. Dalam upaya tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan Inflation Targetin Framework (IFT) sebagai kerangka kebijakan moneter.
Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Inflasi merupakan sasaran yang diutamakan (overidding objective), Bank Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi.
Kestabilan harga tersebut dapat terlihat pada kestabilan nilai tukar mata uang ndonesia dengan mata uang negara-negara yang menjadi mitra dagan Indonesia. Untuk lebih mudahnya, berikut beberapa pokok tujuan kebijakan moneter Indonesia.
1) Stabilitas harga.
2) Pertumbuhan ekonomi.
3) Luasnya lapangan kerja.
4) Stabilitas neraca pembayaran.
5) Stabilitas finansial pasar.
6) Stabilitas pasar valuta asing.
Untuk itu, demi dapat mencapai tujuan dari dilaksanakannya kebijakan moneter, pemerintah Indonesia memberikan tiga tugas pokok untuk Bank Indonesia sebagai sentral pelaksana kebijakan moneter di Indonesia, berikut ketiga tugas pokok yang harus dijalankan oleh Bank Indonesia.
1) Menetapkan sekaligus melaksanakan kebijakan moneter.
2) Mengatur sekaligus menjaga sistem perbankan.
3) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Dari tujuan dari tugas dilaksanakannya kebijakan moneter oleh bank indonesia, dapat diketahui bahwa kebijakan ini sangat berkaitan erat dengan sistem keuangan suatu negara. Sistem keuangan yang sehat mampu mendukung efektivitas pelaksanaan pengendalian moneter yang sangat berpengaruh pada kegiaytan ekonomi riil yang berlangsung dalam sistem perbankan.
Jenis Kebijakan Moneter
Bank sentral akan melakukan kebijakan langsung dan juga tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Salah satu contoh dari tindakan kebijakan moneter secara langsung adalah dengan mencetak uang baru, membekukan saldo perusahaan swasta dan negara, mengubah sistem perbankan, dan mengambil alih urusan perbankan/perkreditan.
Hal tersebut menunjukkan campur tangan secara langsung bank sentral dalam peredaran uang dan peredaran kredit perbankan. Sementara itu, salah satu contoh dari kebijakan moneter tidak langsung adalah memberikan pengaruh kepada pemberian kredit terdahap dunia perbankan. Dalam pelaksanakan sistem ini terdapat dua jenis, diantaranya.
1. Kebijakan Moneter Ekspansif
Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan untuk menambah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan dari dilaksanakannya kebijakan ini adalah untuk mempercepat roda perekonomian dalam masyarakat. Kebijakan ini juga dikenal dengan nama atau sebutan kebijakan uang longgar atau easy money policy.
Kebijakan ini akan mendorong peningkatan daya beli dari masyarakat atau permintaan masyarakat dan mengatasi jumlah pengangguran jika perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini digunakan pemerintah guna menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, apabila hal tersebut terjadi dan pemerinta harus segera menyeimbangkannya.
Kebijakan moneter ekspansif dalam dilaksakan dengan menjalankan beberapa instrumen kebijakan moneter, terdapat beberapa instrumen yang dapat mengaplikasikan kebijakan moneter ekspansif, instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut.
1) Kebijakan Operasi Pasar Terbuka
Kebijakan operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan cara melakukan transaksi jual beli surat berharga pemerintah. Pemerintah akan membeli surat berharga, beberapa contoh surat berharga pemerintah adalah SPBU (Surat Berharga Pasar Uang) dan SBI (Surat Bank Indonesia).
2) Kebijakan Diskonto
Kebijakan diskonto merupakan pengendalian jumlah uang yang beredar dengan menetapkan tingkat bunga bank sentral terhadap bank umum, seringkali bank umum mengalami kekurangan uang tunai sehiangga memkasa mereka melakukan peminjaman uang tunai pada bank sentral. Untuk menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah akan menurunkan tingkat suku bank sentral itu.
3) Kebijakan Cadangan Kas
Rasio cadangan wajib merupakan pengaturan jumlah uang yang beredar dengan menetapkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan terhadap bank pemerintah. Agar menambah jumlah uang yang beredah, pemerintah harus menurunkan besarnya cadangan wajib tersebut, hal ini terkenal dengan istilah cash ratio.
4) Kebijakan Himbauan Moral
Untuk mengatur jumlah uang beredar dengan memberi himbauan kepada para pelaku ekonomi. Himbauan ini terkait dengan kebijakan moneter ekspansif seperti contoh Bank Sentral memberi pengumuman, edaran, pidato kepada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya, isinya adalah ajakan untuk melepas pinjaman atau larangan menahan pinjaman.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif
Kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, khususnya ketika keadaan perekonomian negara berada dalam kondisi inflasi. Inflasi merupakan kondisi dimana terjadi kenaikan harga barang umum secara terus menerus.
Salah satu jenis kebijakan moneter ini juga terkenal dengn nama kebijakan uang ketat atau tight monet policy. Sama seperti dengan kebijakan moneter ekspansif, kebijakan ini memiliki beberapa contoh dan dapat dilaksanakan pada beberapa instrumen, berikut beberapa diantaranya instrumen kebijakan moneter kontraktif.
1) Pengetatan pemberian kredit.
2) Peningkatan cadangan cas.
3) Penjualan surat berharga.
4) Peningkatan suku bunga.
Indikaror Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter yang ditetapkan di dalam suatu negara juga memiliki indikator, terdapat beberapa indikator dalam pelaksaan kebijakan moneter, seperti suku bunga dan uang beredar. Kedua indikator ini memiliki fungsi sebagai sasaran menengah dan juga sebagai indikator, untuk mempermudah pngertiannya berikut penjelasan dari beberapa indikator tersebut.
1) Tingkat Suku Bunga
Kebijakan moneter yang memanfaatkan hal ini sebagai sasaran antara akan menentukan tingkat suku bunga yang ideal sebagai pendorong aktivitas investasi, jika suku bunga mengalami kenaikan dari yang ditetapkan maka bank sentral akan cepat melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai ke tingkat yang ditentukan.
2) Uang Beredar
Monetary Aggregate dapat digunakan untuk mencapai sasaran menengah yang memiliki efek positif dalam bentuk harga yang stabil.
Meski dua contoh diatas merupakan indikator yang mampu digunakan, akan tetapi terdapat 3 indikator yang kerap digunakan oleh bank sentral dalam menentukan tingkat keberhasilan pada pelaksanaan kebijakan moneter, ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut.
1) Uang Beredar (Monetary Aggregate)
Uang beredar merupakan indikator dalam menetapkan pertumbuhan jumlah uang yang beredar di masyarakat sebagai sasaran menengah. Kelebihan dari indikator ini adalah pelaksanaanya yang independen sehingga bank sentral dapat fokus pada pengendalian inflasi.
Meski demikian terdapat kekurangan pada indikator ini, yakni penerapannya tergantung dengan kestabilan hubungan antara besaran moneter dengan sasaran akhir (inflasi). Kemudian, indikator ini sulit dipahami oleh banyak masyarakat awam.
2) Penargetan Nilai Tukar (Exchange Rate Targeting)
Hal ini digunakan untuk menetapkan dan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara lain yang memiliki laju inflasi rendah. Keunggulan indikator ini adalah dapat meredam laju inflasi, sederhana mudah dipahami rakyat, dan penargetan sesuai dengan aturan yang mendisiplikan kebijakan moneter.
Kekurangan indikator ini terletak pada rentan terhadap tindakan spekulan dan gejolak yang terjadi di suatu negara berdampak langsung pada perekonomian domestik.
3) Target Inflasi (Inflation Targeting)
Merupakan penetapan target inflasi jangka menengah dan komitmen untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang. Kenggulan indikator ini adalah sangat sederhana dan pencapaiannya sangat jelas, tidak bergantung pada kestabilan hubungan antara besaran moneter dan sasaran akhir (inflasi).
Selain itu mampu meningkatkan akuntabilitas bank sentral dan kebijakan moneter dapat fokus pada pencapaian kestabilan perekonomian. Hanya satu kekurangan indikator ini, yakni sinyal terhadap pencapaian target tidak secepat dan semudah dengan pendekatan yang sebelumnya sudah dilakukan.
Terdapat beberapa contoh kebijakan moneter yang pernah dilakukan Indonesia yakni, Bank Indonesia melakukan lelang surat sertifikat miliknya dan membeli surat berharga di pasar modal. BI menurunkan tingkat suku bunga ketika kondisi ekonomi sesuai ekspektasi dan menaikkan untuk membatasi peredaran uang berkurang.
Selain itu, saat ekonomi tengah jenuh peredaran uang akan ditambah agar kegiatan ekonomi meningkat dengan membeli surat-surat berharga. Saat terjadi inflasi, BI mengurangi peredaran jumlah uang di masyarakat dengan cara menjual surat berharga sehingga mengurangi aktivitas ekonomi berlebihan.
