Otonomi daerah adalah suatu wilayah yang mempunyai batas tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Sedangkan menurut UU no 32 tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli
- Syarif Saleh
Menurut syarif saleh otonomi daerah merupakan hak untuk melakukan pengaturan dan pemerintahan daerah dan wilayahnya yang diberikan oleh pemerintahan pusat.
- Widjadja
Menurut Widjadja, otonomi daerah merupakan suatu bentuk dari desentralisasi pemerintah yang bertujuan melakukan pemenuhan kepentingan negaranya dengan upaya yang dibuat lebih baik untuk mencapai tujuan dari pemerintah agar masyarakat yang makmur dan berkeadilan bisa terwujud. Desentralisasi di sini diartikan sebagai kewenangan dari pusat kepada daerah untuk mengurus wilayahnya secara mandiri.
- Benyamin Hoesein
Pendapat Benyamin Hoesein tentang otonomi daerah adalah otonomi daerah merupakan pemerintahan yang diadakan untuk dan oleh rakyat, yang termasuk ke dalam suatu wilayah nasional dalam suatu negara, akan tetapi secara tidak formal pemerintahannya ada di luar dari pusat pemerintahan suatu negara tersebut.
- Vincent Lemius
Menurut Vincent Lemius otonomi daerah mempunyai pengertian sebuah kewenangan untuk membuat keputusan politk dan juga administrasi yang semua itu berdasarkan kepada aturan yang terdapat pada undang-undang yang berlaku.
Tujuan Otonomi Daerah
Dalam melakukan suatu hal tertentu tentu haruslah mempunyai yang namanya tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya tujuan tersebut akan membantu mengarahkan dan menjaga setiap proses yang berjalan supaya tidak kehilangan arah. Demikian juga dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah juga harus memiliki tujuan yang ingin dicapai agar otonomi daerah berjalan dengan lancar dan terarah.
- Dapat Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Kepada Masyarakat
Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi jika semua hal terkait administrasi, dokumen, dan sebagainya harus dilakukan di pusat pemerintahan? Tentunya hal tersebut akan menimbulkan kepadatan dan kekacauan di pemerintahan pusat. Bayangkan saja berapa jumlah penduduk Indonesia saat ini tentu akan membuat pemerintahan pusat kualahan melayani semua masyarakat tersebut.
Contoh sederhana saja misal terkait dengan pengurusan dokumen sederhana. Semua masyarakat daerah yang ingin mengurusnya diharuskan datang ke pemerintah pusat. Bisa dibayangkan berapa panjang antrean yang akan tercipta hanya untuk mengurus hal terkait dokumen yang bersifat sederhana. Oleh karena itu dengan otonomi daerah, rakyat bisa mengurus hal tersebut di daerah masing-masing.
Dengan mengurus di daerah masing-masing, pelayanan yang didapat oleh masyarakat sendiri dapat dilakukan secara maksimal karena jumlah pengurus dan petugasnya berimbang. Hal itu tentu akan membuat proses pengurusan berkas dokumen yang bersifat sederhana dapat dilakukan secara maksimal dan tidak membutuhkan antrean panjang serta dapat selesai lebih cepat.
Pada intinya penyelenggaraan otonomi daerah dapat membuat semua hal yang dapat menjadi mudah bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah ini tugas dari pemerintahan pusatpun dapat menjadi lebih mudah dan juga dapat melakukan fungsi kontrol dengan lebih mudah dengan adanya alat kelengkapan yang terdapat di berbagai daerah.
- Kehidupan Berdemokrasi Masyarakat Dapat Berkembang Lebih Baik
Secara arti kata demokrasi memiliki arti sebagai penyelenggaraan negara yang berpusat dari, untuk dan juga oleh rakyat. Diadakannya otonomi daerah kehidupan demokrasi lebih dapat diterapkan dengan mudah. Ditambah lagi luas Indonesia yang begitu besar membuat semua aspirasi tiap daerah dapat ditampung dahulu di pemerintahan daerah sebelum disampaikan kepada pusat untuk tindakan lanjutnya.
- Keadilan Secara Nasional Dapat Terwujud
Indonesia merupakan negara yang dianugerahi wilayah yang sangat luas dan juga berpulau-pulau. Tentu akan menjadi hal yang sangat sulit untuk mewujudkan keadailan secara nasional apabila hanya bergantung pada pemerintahan yang ada di pusat. Apalagi dengan berbagai ragam suku dan juga latar belakang akan menambah kesulitan tersendiri untuk mewujudkan keadilan itu.
Namun, dengan diadakannya otonomi daerah, hal tersebut dapat dilakukan dengan bantuan pemerintahan daerah yang ada. Pemerintah daerah sebagai alat pemerintah pusat di daerah dapat lebih fokus dalam menciptakan keadilan seperti yang diimpikan oleh setiap daerah. Sehingga keadilan secara nasional dapat diwujudkan secara perlahan dan pasti melalui peran pemerintahan daerah.
Sebagai contoh, keadilan yang diinginkan oleh Jawa Timur tentulah akan berbeda dengan keadilan menurut saudara-saudara kita yang ada di Papua sana. Begitu juga dengan keadilan menurut saudara kita di Banda Aceh tentu tidaklah sama dengan saudara kita yang ada di Kalimantan. Oleh sebab itu dengan otonomi daerah, diharapkan mampu mewujudkan keadilan sesuai dengan keinginan warga daerahnya.
- Mewujudkan Pemerataan Daerah
Tujuan berikutnya dari adanya otonomi daerah adalah untuk dapat mewujudkan pemerataan setiap daerah yang ada di Indonesia. Pemerataan yang dimaksud di sini adalah tidak adanya ketimpangan yang begitu jauh antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Tentunya untuk mewujudkan itu bukanlah hal yang mudah karena dalam satu daerah saja belum tentu merata pembangunannya.
Untuk meraih cita-cita tersebut maka perlu diberikannya wewenang pada pemerintahan yang ada di daerah untuk melakukan pengelolaan dan pemerataan pada daerah yang menjadi kewenangannya. Sebagai contoh, misalkan pembangunan yang ada di Bali berbeda dengan kota Jember namun paling tidak pemerintahan daerah tahu cara untuk memaksimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyatnya.
- Terjaganya Relasi Yang Baik Antara Daerah Dengan Pusat
Adanya otonomi daerah akan membuat masyarakat yang berada di berbagai daerah di Indonesia dapat berhubungan atau menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan pusat melalui peran pemerintahan daerah. Dalam hal ini pemerintahan daerah berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pusat dan daerah sehingga tercipta hubungan yang baik diantara kedua belah pihak.
- Peran Serta Masyarakat Dapat Meningkat
Masyarakat daerah dapat melakukan partisipasi lebih dalam hal pengelolaan daerah degnan lebih leluasa dalam berbagai bidang dengan diadakannya otonomi daerah. Dengan otonomi daerah segala hal menjadi tidak tergantung pusat sehingga hal tersebut dapat membuka peluang masyarakat dalam ikut serta pembangunan daerah dan juga pemberdayaan daerahnya sendiri.
Manfaat Otonomi Daerah
Otonomi daerah selain memiliki tujuan yang ingin dicapai tentu juga mempunyai manfaat. Manfaat penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia tentunya banyak sekali. Manfaat tersebut diantaranya terkait dengan birokrasi yang ada di daerah, kepentingan masyarakat di berbagai daerah, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah manfaat dari adanya otonomi daerah.
- Dapat Dilakukan Sesuai Kepentingan Masyarakat Daerah
Manfaat yang pertama dari otonomi daerah adalah kepentingan dari masyarakat yang terlibat dalam otonomi daerah ini dapat disesuaikan. Melihat kenyataan masyarakat yang ada di Indonesia merupakan masyarakat yang bersifat heterogen maka terdapat bermacam-macam pula kepentingan. Dengan adanya otonomi daerah kepentingan tersebut dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
- Pemotongan Jalur Birokrasi
Manfaat berikutnya adalah terkait dengan jalannya birokrasi di suatu daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang terselenggara tentu akan membuat jalur dan juga alur birokrasi yang dari pemerintah pusat akan lebih singkat. Selain itu pelaksanaan pemerintahannya dapat lebih terpusat jika dibandingkan dengan yang ada lainnya.
- Lebih Realistik
Penyelenggaraan otonomi daerah dapat membuat pemerintahan yang melaksanakannya menjadi lebih realistik dalam mengeluarkan keputusan dibandingkan dengan keputusan dari pusat pemerintahan yang tidak menerapkan otonomi daerah. Dengan tidak adanya penyelenggaraan otonomi daerah tentu akan menjadikan kesulitan sendiri dalam mengeluarkan keputusan yang tepat dan akurat.
- Penetrasi Yang Lebih Baik Di Daerah Terpencil
Asas desentralisasi yang terdapat pada otonomi daerah membuat adanya hubungan yang baik diantara pusat pemerintahan dan juga daerah pelosok. Masalah jarak tersebut sering menimbulkan berbagai masalah antara daerah dengan pusat. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah masyarakat daerah sering tidak paham dengan maksud kebijakan dan juga peraturan yang keluar dari pusat.
- Pemaparan kebijakan atau peraturan kepada Kelompok Yang Lebih Luas
Pemerintah membuat peraturan-peraturan yang akan kembali dipresentasikan kepada kelompok yang lebih luas. Hal tersebut dilakukan agar terdapat kesamaan paham ketika pemerintah mengalokasikan sumber daya dan juga modalnya. Pemaparan-pemaparan tersebut biasanya dilakukan kepada kelompok etnis, politik dan juga kelompok keagamaan.
- Kapasitas Teknis Dapat Meningkat
Manfaat selanjutnya dari otonomi daerah adalah meningkatkan kapasitas teknis. Kapasitas teknis disini adalah kapasitas teknis yang dilaksanakan pemerintahan pusat. Dengan kapasitas teknis yang meningkat membuat pemerintahan pusat memiliki fungsi sebagai suatu lembaga yang melakukan hal privat kepada masyarakat yang terdapat di daerah-daerah.
- Efisiensi Pemerintah Pusat Meningkat
Otonomi daerah juga memiliki manfaat yaitu dapat membuat efisiensi dari suatu pemerintahan pusat meningkat. Hal tersebut karena pemerintahan pusat tidak berperan sebagai kepemimpinan teratas atau puncak akan tetapi pemerintahan daerah di daerah otonom diberikan kepada pejabat daerah yang ada di daerah otonom tersebut.
- Masyarakat Berpartisipasi Dalam Kebijakan Pemerintah
Di daerah otonom, peran masyarakatnya tidak boleh hanya diam saja mengalir mengikuti kebijakan yang dikeluarkan akan tetapi masyarakat daerah otonom bisa ikut dalam partisipasi mengenai suatu perencanaan dan juga pelaksanaan bermacam-macam program dan kebijakan yang keluar dari pemerintah supaya masyarakat lebih aktif ikut berperan serta.
- Meningkatkan Pengawasan
Manfaat dari penyelenggaraan otonomi daerah berikutnya adalah dapat meningkatkan pengawasan terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para elit lokal. Para elit lokal tersebut terkadang tidak begitu simpati terhadap program ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal itu membuat kelompok elit tidak mau ikut serta dalam pembangunan secara nasional.
Sebagai imbasnya adalah para kelompok-kelompok elit tersebut cenderung memandang sebelah mata masyarakat yang ada di daerah pedesaan. Dilihat dari tingkat perekonomian jelas masyarakat di pedesaan berbanding terbalik dengan kelompok-kelompok elit tersebut. Selain itu status sosial masyarakat yang tinggal di pedesaanpun kalah jauh dengan para kelompok elit tersebut.
- Stabilitas Politik Menjadi lebih mantap
Dengan adanya otonomi daerah, stabilitas politik dapat menjadi lebih baik sehingga memberikan peluang kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan suatu kebijaksanaan. Di saat masyarakat ikut berperan langsung peningkatan dalam hal kepentingan masyarakat tersebut dapat meningkat terutama dalam peran sistem politik di Indonesia.
Contoh Otonomi Daerah
Setelah pembahasan terkait dengan seluk beluk dan juga manfaat Otonomi daerah, tentu akan lebih jelas apabila disertai dengan contoh kewenangan dan apa saja yang bisa dilakukan dengan adanya otonomi daerah oleh daerah otonom. Berikut ini merupakan beberapa contoh kewenangan daerah otonom dalam mengelola daerahnya.
- Penentuan UMR
UMR merupakan suatu standar gaji minimum yang diusulkan oleh pemerintah pada pengusaha untuk menetapkan gaji karyawannya. Penghitungan UMR ditinjau dari beban biaya untuk hidup di berbagai daerah. Sebagai contoh UMR di daerah Yogyakarta sekitar 1,8 juga rupiah. Dengan estimasi biaya sebesar itu seseorang bisa hidup dengan baik di Yogyakarta.
Penetapan UMR tentu berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu jika UMR Yogyakarta tersebut diterapkan di daerah lain maka belum tentu masyarakatnya dapat hidup dengan baik. Apalagi jika untuk hidup di daerah perkotaan seperti Jakarta dan sekitarnya karena UMR di sana berkisar 3,5 jutaan. Aturan UMR ini telah diatur pada PERMEN tenaga kerja nomor 01/MEN/1999.
- Kurikulum Pendidikan
Terkait dengan pendidikan di Indonesia tentunya ada mata pelajaran yang bersifat wajib bagi seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkannya. Sebagai contoh yaitu pelajar seperti matematika, bahasa indonesia, Biologi, Fisika, Ilmu sosial, dan sebagainya. Namun, pemerintah pusat memberi kebijakan untuk mengembangkan pelajaran apa saja dalam pendidikan yang disebut dengan muatan lokal.
Muatan lokal biasanya tergantung dengan kebutuhan daerah masing-masing. Seperti misalnya pelajaran bahasan jawa di daerah jawa tengah, Yogyakarta, ataupun Jawa Timur ataupun bahasa Sunda untuk daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Penerapan ini tentu harus tetap sesuai dengan keperluan daerah tersebut dan tidak bisa saling ditukar seperti bahasa Sunda diterapkan di mata pelajaran Yogyakarta.
- Penetapan APBD
APBD adalah singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD yang ada di suatu daerah satu dan lainnya tentu tidaklah sama. Hal tersebut bergantung pada kepentingan dan kebutuhan dari setiap daerah tersebut setiap tahun, alokasi khusus dan juga alokasi umumnya. Pemerintahan pusat memberi kebebasan dalam pengelolaan APBD asal ada pertanggungjawaban dan digunakan dengan sebaik-baiknya.
